Buku

Buku ini membahas secara komprehensif perkembangan politik hukum pertanggungjawaban kepala daerah dalam konteks reformasi dan otonomi daerah di Indonesia. Sejak bergulirnya era reformasi, perubahan sistem pemerintahan daerah telah memunculkan tantangan baru dalam hal akuntabilitas publik. Dari mekanisme Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang bersifat politis di era awal reformasi, hingga transisi menjadi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang bersifat evaluatif, buku ini menelusuri dinamika regulatif dan kelembagaan yang melatarbelakangi perubahan tersebut. Kajian difokuskan pada analisis politik hukum atas sejumlah peraturan perundang-undangan seperti UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 13 Tahun 2019, dan Permendagri No. 18 Tahun 2020, serta ditopang oleh studi kasus di berbagai daerah.